Menuju Indonesia Unggul

RAKYAT Indonesia mesti bangga memiliki presiden yang gemar menulis. Dibanding pendahulunya --kecuali Presiden Soekarno-- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbilang enerjik dan piawai mengomunikasikan alur pemikirannya dalam konteks kepemimpinan berbangsa-bernegara melalui buku.

Dengan cara ini, SBY telah mengabadikan pergulatannya dalam segugus momentum penting yang dia alami, sekaligus membangun ruang dialog (imajiner) di wilayah publik, sehingga rakyat bisa menyulam penilaian yang sistemik terhadap kapasitas dan konsistensinya selaku orang nomor wahid di negeri ini.

Buku Indonesia Unggul terbit di aras itu. Namun buku ini tidak disusun berdasar atas sebuah tema keindonesiaan yang utuh dan dikupas secara komprehensif, akan tetapi sekadar dokumentasi pidato SBY yang disampaikan dalam beragam kesempatan pada medium 2005-2006, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hanya saja, pada bagian akhir disisipi wawancara SBY dengan beberapa media internasional semisal Time Asia, The International Herald Tribune, Newsweek International, The Wall Street Journal, dan penilaian (positif) Yenny Wahid terhadap sosok SBY.

Karena berbentuk dokumentasi pidato, maka yang terasa bukan membaca sebuah tulisan, melainkan seolah-olah tengah mendengarkan orasi SBY di depan mik. Dengan begini, ulasan-ulasan yang diketengahkan memang global dan lebih mengandung nuansa reflektif, sehingga gampang dicerna oleh khalayak biasa.

Justru karena itulah, tak ada pembahasan detail dan analisis kritis sebagaimana lazim dijumpai bila membaca sebuah tulisan --dalam bentuk makalah atau opini. Hatta, bisa jadi bagi kalangan akademisi kontribusi konkret buku ini terasa sunyi, kecuali sebatas informasi.

Mengabaikan faktor tersebut, yang pasti buku bunga rampai pidato SBY ini layak diapresiasi. Di sini dirangkumkan bagaimana perspektif SBY mengenai pembangunan bangsa, demokrasi, dan reformasi; renungannya tentang Islam; resolusi konflik; strategi penguatan ekonomi, pembangunan, dan tujuan pembangunan millenium (MDGs); reposisi dan reorientasi hubungan Indonesia dalam kancah dunia internasional; dan refleksi pribadi terkait posisinya saat ini.

Terkait dengan konsepsi budaya unggul (hlm. 3-12), yang menginspirasi penjudulan buku ini, SBY menjelentrehkan torehan prestasi, di antaranya, dalam upaya pemberantasan korupsi menuju terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bukti keseriusan kebijakan ini adalah ketika SBY ''cuci tangan'' dalam pengusutan dugaan korupsi terhadap besannya, Aulia Pohan. Walhasil, disinyalir biaya korupsi di Indonesia per total produksi menurun dari 10 persen ke 6 persen.

SBY mengakui bahwa pencapaian budaya unggul tidak terlepas dari tegaknya demokrasi, reformasi, berikut resolusi konflik yang merebak di awal-awal pemerintahannya sekaligus merupakan pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini diyakini sepenuhnya, serangkaian konflik itu merupakan bagian tak terelakkan dari transisi demokrasi yang berembus sejak medio 1998. Pelan namun pasti, konflik-konflik itu menemukan solusi. Salah satu capaian prestisius adalah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia terkait dengan penyelesaian sengketa Aceh yang berkepanjangan (hlm. 108-116).

Di sisi lain, tantangan transisi demokrasi adalah perlunya transformasi yang menyeluruh dengan berkaca pada pengalaman berbagai negara. Dalam konteks ini, SBY mengurai 9 poin penting, di antaranya adalah didorong oleh pemimpin yang merancang visi, menyusun agenda, membuka pikiran, menangkap imajinasi publik, berjuang dalam perang politik, memberi energi positif pada aspek keberhidupan bangsa, serta transparan dalam tata kelola pemerintahan (hlm. 50-60).

Hal yang cukup heroik di buku ini yaitu seruan lantang SBY pada Sidang Pleno Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB pada 14 September 2005. SBY berani menuding PBB bersikap tidak netral dengan serangkaian kebijakan yang ambigu. PBB memberi beban yang cukup berat kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, ketimbang negara-negara maju dalam berpartisipasi di ranah global terutama terhadap penanganan isu-isu multilateral.

SBY juga menyerukan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB dengan menekankan pada kriteria yang jelas dan objektif bagi anggota-anggota baru. Usulan pembentukan Dewan Hak-Hak Asasi Manusia secara terbuka, transparan, dan inklusif di bawah naungan Majelis Umum pun digulirkan demi terwujudnya jaminan perlindungan hak asasi secara global (hlm. 181-191).

Melalui buku ini sesungguhnya rakyat Indonesia sedang diajak terlibat dalam sebuah proses panjang menuju Indonesia unggul. Letupan pemikiran SBY dalam gugusan pidatonya bisa menjadi bahan renungan dan kajian yang dinamis. Namun kesan bahwa lewat buku ini SBY mencitrakan diri sebagai pemimpin yang telah banyak melakukan perubahan dan membawa gerbong negara Indonesia menuju stasiun kemapanan serta merta tak terbantahkan.

Apalagi penyertaan foto-foto eksklusif nan monumental SBY dalam sejumlah kesempatan, baik di pelbagai wilayah Indonesia maupun ketika lawatan ke luar negeri, kian meneguhkan kesan itu. Sayangnya, foto-foto itu tak dibubuhi keterangan seputar kapan dan di mana diambil, sehingga bisa merentangkan jarak psikologis dan menyumbat proses dialog imajiner ketika melihatnya.

Andai saja, buku ini sekaligus memuat narasi penyeimbang dari sejumlah tokoh yang memberi komentar objektif (plus-minus) terhadap pemikiran kenegarawanan SBY, tentu akan terbangun dialektika yang dinamis. Sebab, tanpa narasi penyeimbang, buku ini terkesan jadi semacam media kampanye terselubung menjelang digelarnya pesta Pemilu 2009, dan pencitraan diri seorang pemimpin yang narsistis (baca: ngujo roso). (*)

*) Saiful Amin Ghofur, Redaktur Jurnal Studi Agama MILLAH MSI-UII Jogjakarta

Judul Buku: Indonesia Unggul

Penulis: Dr Susilo Bambang Yudhoyono

Penerbit: Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Cetakan: I, Desember 2008

Tebal: xii + 335 halaman

Peranakan Arab dan Dunia Perbukuan

Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas wafat belum lama ini. Hampir semua media nasional menempatkan berita itu di halaman utama. Berbagai tulisan obituari menyanjung almarhum sebagai sosok abdi negara yang luar biasa. Sebagai diplomat, Ali Alatas sangat piawai. Penampilannya santun dan rendah hati. Tidak pernah menonjolkan diri. Nyaris seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara ini.

Sebelum itu, tiga pekan lalu, sebuah acara bertajuk Festival Kampoeng Ampel digelar di Balai Pemuda Surabaya. Selain penampilan karya seni, juga ada diskusi dan bedah buku tentang orang-orang Arab dari Hadramaut, Kebangkitan Hadrami di Indonesia karya Natalie Mobini Kesheh. Nama Ali Alatas tentu disebut-sebut karena ketokohannya yang menjulang tinggi.

Tetapi, berbicara tentang orang-orang peranakan Arab, tak urung akan menimbulkan keheranan. Orang akan heran karena banyak tokoh hebat peranakan Arab seperti Ali Alatas, tetapi susah mendapatkan buku tentang kehidupan kelompok etnis tersebut. Kita tahu tentang Anies Baswedan PhD, intelektual muda yang kini menjabat rektor Universitas Paramadina. Seperti juga bintang musik rock Achmad Albar, bintang sinetron Shireen Sungkar, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, promotor balap mobil Helmy Sungkar, tokoh HAM Munir, mantan Menkeu Fuad Bawazier, almarhum Mendikbud Fuad Hassan, mantan Menkeu Mar'ie Muhammad, dan sebagainya.

Saya memang heran, karena sulit sekali saya menemukan buku-buku tentang peranakan Arab di Indonesia. Kalau ada, tentu membicarakan masa lalu. Nyaris tidak ada yang berbicara masa kini. Bandingkan dengan buku-buku yang membahas orang-orang Tionghoa. Amat banyak ditemukan di toko buku. Padahal, sekarang jumlah doktor dan profesor keturunan Arab juga banyak. Padahal juga, saat ini tokoh keturunan Arab yang bergerak di dunia perbukuan dan media juga tidak sedikit. Kita mengenal nama Nono Anwar Makarim PhD, tokoh pers mahasiswa 1960-an yang kini jadi ahli hukum dan juga promotor perbukuan. Di Surabaya, ada Adi Amar yang memimpin Penerbit Buku Risalah Gusti. Sedangkan di Bandung ada Haidar Bagir PhD, bos penerbit Mizan, yang baru terpilih sebagai The Best CEO 2008 versi Majalah Swa.

Lebih dari itu, orang-orang keturunan Arab ternyata adalah pionir dunia penerbitan di negeri ini. Sebuah artikel yang ditulis Nico Kaptein, ilmuwan Belanda, pada 1993, menunjukkan hal itu. Dalam tulisan berjudul An Arab Printer in Surabaya in 1853, disebutkan bahwa penulis mendapati sebuah buku berbahasa Arab campur bahasa Melayu di Perpustakaan Universitas Leiden terbitan Surabaya. Buku berjudul Sharaf al-anam itu diselesaikan di Kampung Baru, Surabaya, di tepi Kali Mas pada 15 Ramadan tahun 1269 Hijriyah. Penerbitnya, Husayn ibn Muhammad al-Husayn al-Habshi. Sebuah artikel yang menarik, karena juga membicarakan mesin cetak yang saat itu sangat sulit dimiliki orang di luar orang Belanda. Sayangnya, Nico Kaptein tidak bisa memperoleh informasi bagaimana kelanjutan penerbitan tersebut. Bangkrut ataukah disita oleh pemerintah kolonial Belanda.

Kisah orang-orang peranakan Arab jelas sangat menarik. Saya membayangkan setelah ini akan terbit buku-buku yang membicarakan kelompok etnis ini. Tentang generasi masa kininya, bukan masa lalu. Selama ini memang hanya buku-buku ''masa lalu'' yang ada. Itu pun sudah sulit ditemukan, kecuali di perpustakaan tertentu. Misalnya, buku Hadramaut Dan Koloni Arab di Nusantara karya L.W.C. van den Berg. Buku ini terbit pertama kali dalam bahasa Belanda pada 1886. Buku ini memang bagus. Tetapi, ya itu tadi, berbicara masa lalu, karena memang sudah lama ditulis.

Dari buku van den Berg kita tahu bagaimana kerasnya perjuangan para lelaki Hadramaut untuk bisa datang ke Indonesia. Dari kota-kota pedalaman di Hadramaut, mereka harus berjalan kaki ratusan kilometer ke kota kawasan pantai (pelabuhan), sebelum akhirnya naik kapal berbulan-bulan lamanya hingga tiba di Indonesia.

Meskipun ada orang-orang Arab Yaman yang datang jauh hari sebelumnya, gelombang besar imigran Arab diperkirakan tiba di negeri ini setelah abad ke-17. Mereka tinggal di kantong-kantong pemukiman kota-kota pantai Jawa seperti Batavia (Jakarta), Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Gresik, Surabaya, Bangil, dan sebagainya. Di antara mereka juga tinggal di kota pedalaman seperti Solo dan Jogjakarta. Sebagian kecil dari mereka bahkan sampai ke Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, dan juga ke NTT dan Timor Leste (dulu Timor Timur). Mereka datang tanpa istri, kemudian kawin dengan perempuan setempat hingga peranak-pinak.

Saya membayangkan, para penulis akan mengabadikan beragam kisah yang menarik tentang orang-orang peranakan Arab masa kini itu. Bagaimana kaum mudanya? Apa kekhasan kehidupan mereka? Apa yang membedakan mereka dengan generasi sebelumnya?

Orang-orang Arab di masa lalu memang dikenal sangat rajin dan ulet bekerja. Mereka dilukiskan sebagai orang-orang yang hemat dalam mengumpulkan uang hasil dagangnya, dan setelah cukup banyak mereka belikan tanah atau rumah. Rumah yang mereka beli kemudian mereka sewakan, uangnya ditabung dan setelah terkumpul mereka belikan rumah lainnya. Begitu seterusnya.

Bukan sesuatu yang aneh bila seorang keturunan Arab memiliki 10 hingga 20 rumah dan gedung bangunan kantor. Namun, anak cucu mereka dewasa ini tidak mempunyai ketekunan dan keuletan seperti itu. Setelah orang tua dan kakeknya meninggal, mereka menjual begitu saja harta warisan keluarga.

Di masa lalu, banyak rumah dan bangunan megah di banyak jalan protokol di Surabaya dan Jakarta adalah milik orang-orang keturunan Arab. Namun sekarang, bangunan-bangunan itu telah berganti pemilik.

Fakta-fakta seperti itulah baru sebagian topik yang layak ditulis sebagai buku. Kita tunggu. (*)

*) Djoko Pitono, jurnalis dan editor buku

Dikutip dari Jawa Pos, 28 Desember 2008

Jejak Profesionalisme TNI

Reformasi ABRI (sebelum menjadi TNI) menjadi salah satu tuntutan para demonstran -yang dimotori mahasiswa-- saat menumbangkan kekuasaan Orde Baru (Orba). Para demonstran meminta militer tidak terlibat dalam politik. Kaum reformis menginginkan pasukan berkonsentrasi dalam fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Militer harus kembali ke barak.

Reformasi militer masuk menjadi paket tuntutan perubahan karena di era Soeharto, militer sudah melangkah terlalu ''jauh''. Memasuki semua bilik yang seharusnya menjadi ranah sipil. Tak hanya di eksekutif, para serdadu juga merambah legislatif. Bahkan di bidang yudikatif, sejumlah hakim agung adalah perwira militer.

Keterlibatan militer yang terlalu jauh inilah yang membuat anatomi negara dalam bentuk otoriter. ABRI bukan lagi menjadi alat negara yang mengabdi ke konstitusi, tapi menjadi alat pemerintahan yang mengabdi kekuasaan. Karena itu, tuntutan reformasi militer sudah tak bisa ditawar lagi begitu Soeharto lengser. Sama kuatnya dengan tuntutan pemberantasan korupsi dan reformasi ekonomi.

Apakah TNI benar-benar bersedia meninggalkan dunia politik yang selama ini mereka bungkus dengan legitimasi dwifungsi? Apakah TNI benar-benar siap menjadi institusi yang hanya mengurus persoalan pertahanan seperti yang dikatakan Samuel Huntington bahwa profesionalisme militer ditentukan oleh ketidakterlibatan mereka dalam panggung politik. Militer semata-mata menjadi alat pertahanan negara.

Lewat buku Profesionalisme Militer : Profesionalisasi TNI, Muhadjir Effendy mengungkapkan anatomi keterlibatan militer dalam politik. Dengan melacak akar sejarah embrio kelahiran militer Indonesia, buku ini berhasil menjawab pertanyaan mengapa TNI di Indonesia menguasai intitusi sipil.

TNI masih enggan keluar dari ranah politik. Ini terlihat dengan masih dipertahankannya institusi teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil. Institusi militer di daerah yang paralel dengan berbagai level di pemerintah daerah itu tetap berpotrensi menjadi pintu gerbang militer untuk menjangkau bilik non-pertahanan.

Rupanya, tentara merasa berhak dalam mengelola persoalan non-militer karena ada legitimasi masa lampau. Sejumlah momentum sejarah telah menempatkan angkatan bersenjata merasa menjadi ''superior''. Misalnya, di awal kemerdekaan, para anggota militer membangun pemerintahan sipil dengan cara menjadi kepala desa atau lurah. Sebuah debut militer untuk mendapatkan pengakuan ''manunggal dengan rakyat'' sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang.

Konsepsi ''jalan tengah'' yang dilontarkan Jenderal Nasution memberi roh bagi militer untuk memasuki wilayah sipil. Nasution menyebut militer tidak boleh hanya jadi penonton dalam akrobatik panggung politik nasional. Dia menilai kristalisasi dwifungsi TNI dengan pandangan bahwa, ''Posisi TNI bukanlah sekadar alat sipil seperti di negara barat, tapi juga bukan rezim militer yang memegang kekuasaan. Dia adalah sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya'' (hlm. 222).

Jika Nasution memberi landasan ''moral'' bahwa militer tak boleh diam mengontrol panggung politik, sedangkan Soeharto yang berkuasa di era Orba melakukan aplikasi yang mendalam. Bila Nasution memberi spirit, Soeharto melegalisasi.

UU no. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan memberi basis legitimasi kepada militer untuk berkiprah di bidang sosial politik. Soeharto yang merancang sekaligus mengaplikasi aturan itu telah memberi lapangan seluas-luasnya kepada militer untuk memainkan peran-peran politik, ekonomi, sosial, dan birokrasi dengan bungkus dinamisator dan stabilisator.

Militer menikmati madu sebagai ''penguasa'' di era Orba, baik sebagai menteri, kepala daerah, diplomat, dan berbagai jabatan sipil lainnya, hingga menguasai unit bisnis pemerintah dan swasta. Inilah yang disebut kenikmatan yang sulit dilepas sebagian petinggi militer. Sebuah langkah yang melebihi batas ''jalan tengah'' dan telah menjadi syahwat politik dan ekonomi.

Langkah TNI melakukan reformasi internal seperti merombak nama ABRI menjadi TNI, menghapus Fraksi TNI/Polri di parlemen maupun penghapusan Kasosspol (Kepala Staf Sosial Politik) -kemudian diganti dengan Kaster (Kepala Staf Teritorial) - belum memuaskan kelompok-kelompok yang menginginkan tentara cukup berada di barak. TNI masih dianggap di luar rel.

Apalagi TNI menerjemahkan profesionalisme sangat berbeda dengan negara yang menganggap militer hanya mesin perang. Simak pandangan Jenderal Ryamrizard Ryacudu saat menjabat KSAD: ''Yang menyebut TNI profesional adalah parjurit yang tidak hanya mahir perang dan menembak, tapi juga manunggal dengan rakyat dan berada di tengah rakyat.''

Itulah sebabnya Ryamrizard menolak penghapusan komando teritorial yang dia sebut sebagai bagian untuk manunggalnya TNI dengan rakyat.

Perbedaan pandangan Ryamrizard dengan kelompok yang menginginkan TNI kembali ke barak, tak akan pernah selesai. Sebuah perdebatan yang tak akan menemukan pintu tengah. Lewat buku ini Muhadjir Effendy tak hanya melacak jejak sejarah TNI namun juga melihat persoalan di lapangan seperti rendahnya kesejahteraan prajurit, doktrin serta kultur TNI. Dan, akhirnya penulis buku ini menemukan jawaban : bahwa arah perkembangan profesionalisme TNI memang berbeda dengan negara lain. (*)

*) Taufik Lamade, Wartawan Jawa Pos

Judul Buku: Profesionalisme Militer : Profesionalisasi TNI

Penulis: Muhadjir Effendy

Penerbit : UMM Press, Malang

Cetakan : I, 2008

Tebal : 339 halaman

Sumber Jawa Pos, 28 Desember 2008

Perang Udara Operator Seluler

Oleh Sulastri


Di Desa Gawan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen terdapat dua menara BTS yang terletak berdekatan. Hal ini seolah menggambarkan bahwa telah terjadi "perang udara" antar operator seluler. Hal ini terjadi sebelum muncul kebijakan penggunaan satu menara BTS untuk beberapa operator seluler. Keberadaan dua menara BTS ini menandai "perang udara" guna memberikan sinyal yang memuaskan bagi pelanggan di kawasan desa ini dan sekitarnya. Kini dengan adanya kebijakan penggunaan bersama menara BTS diharapkan "perang udara" ini tidak bertambah pesertanya. Mengapa ? Karena bisa memindahkan "hutan BTS" yang ada di kota ke desa.

Seluler Masuk Desa

Oleh Sulastri

Kini Teknologi seluler telah masuk desa. Foto di atas memperlihatkan dua menara BTS (Base Transceiver Station)yang ada di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan karena memberikan kemudahan berkomunikasi bagi penduduk desa yang dulu sangat sulit untuk memasang telpon kabel.